Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi.

POSKOTAKALTIMNEWS, BERAU : Keindahan wisata bahari Kabupaten Berau yang dikenal hingga mancanegara ternyata belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Di balik tingginya aktivitas wisata di kawasan pesisir dan pulau-pulau unggulan, potensi pemasukan daerah justru dinilai masih banyak yang “bocor”.

Sorotan itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, yang menilai lemahnya sistem pengawasan dan belum tertatanya regulasi di sektor wisata bahari menjadi penyebab utama belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap kas daerah.

“Dari info kami serap di lapangan hingga saat ini aktivitas kapal wisata di kawasan Kepulauan Maratua dan Pulau Derawan masih berlangsung tanpa sistem pengawasan yang terintegrasi,” ujarnya.

Akibatnya, arus keluar masuk kapal wisata sulit dipantau secara maksimal dan berpotensi menyebabkan hilangnya potensi pendapatan dari sektor jasa transportasi laut maupun retribusi wisata. Apalagi selama ini pengelolaan dan penarikan retribusi sektor wisata bahari masih bocor karena belum terorganisir dengan baik.

“Sistem penerimaan kita juga belum satu pintu. Jujur kami sampaikan bila  kondisi tersebut menjadi persoalan serius karena sektor pariwisata selama ini selalu disebut sebagai salah satu andalan utama Kabupaten Berau dalam meningkatkan perekonomian daerah,” terangnya.

Namun di lapangan, pengelolaan yang belum tertib membuat potensi besar wisata bahari belum mampu dikonversi secara maksimal menjadi sumber PAD. Sumadi menyebut kapal-kapal wisata saat ini masih bebas keluar masuk kawasan wisata tanpa kontrol yang jelas. Kondisi itu membuat potensi pemasukan daerah dari aktivitas wisata laut kerap tidak terdata secara optimal.

“Itu yang menyebabkan kapal pariwisata bebas keluar masuk kawasan sehingga potensi pendapatan dari sektor jasa transportasi laut sering menguap begitu saja,” katanya.

Karena itu, DPRD Berau mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) segera melakukan pembenahan regulasi dan sistem pengawasan di kawasan wisata bahari. Salah satu langkah yang dinilai mendesak adalah penerapan sistem satu pintu atau one gate system untuk seluruh aktivitas kapal wisata yang beroperasi di kawasan perairan wisata unggulan.

Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah diyakini akan lebih mudah melakukan pengawasan terhadap lalu lintas kapal, jumlah wisatawan, hingga potensi retribusi yang masuk ke daerah. “Perlu ada penerapan sistem satu pintu agar memudahkan kita dalam melakukan pengawasan terhadap keluar masuk kapal-kapal pariwisata di sana,” jelasnya.

Menurut Sumadi, penataan pintu masuk wisata secara terpusat bukan hanya bertujuan memperketat pengawasan kawasan wisata, tetapi juga menjadi langkah penting dalam menciptakan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai sektor pariwisata Berau memiliki potensi ekonomi yang sangat besar jika dikelola secara serius dan terintegrasi oleh seluruh pihak terkait.

Karena itu, ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret agar kebocoran PAD dari sektor wisata tidak terus terjadi dan potensi wisata unggulan Berau benar-benar dapat memberikan manfaat besar bagi daerah maupun masyarakat setempat.

“Ini menjadi langkah nyata yang bisa kita lakukan bersama untuk menambah PAD dari sektor pariwisata yang selama ini memang belum kita garap secara maksimal,” pungkasnya. (sep/FN/Advertorial)